Desa Bandongan

Menimbang

:

a.

b.

bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta  berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, diatur bahwa Pemerintahan Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP-Desa ) yang merupakan perwujudan visi, misi, program dan kegiatan Kepala Desa terpilih.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2014-2019 dengan Peratutan Desa.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah               ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4844 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa                   ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2009.

Peraturan Daerah Nomor 24  tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-Undangan di Tingkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2008 – 2025.

Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014.

Keputusan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perencanaan dari Bawah.

Menetapkan

:

PERATURAN DESA BANDONGAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-DESA ) TAHUN 2020-2026