Desa Bandongan

DASAR HUKUM

1.          Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2.          Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3.          Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4.          Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5.          Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

6.          Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

7.          Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa;

8.          Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9.          Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA

Kedudukan Kepala Desa

1.      Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.      Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3.      Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

a.       Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b.      Pelaksanaan pembangunan;

c.       Pembinaan kemasyarakatan;

d.      Pemberdayaan masyarakat; dan

e.       Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang :

1.      Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2.      Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;

3.      Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

4.      Menetapkan Peraturan Desa;

5.      Menetapkan APBDES;

6.      Membina Kehidupan Masyarakat Desa;

7.      Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;

8.      Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;

9.      Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

10.  Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

11.  Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

12.  Memanfaatkan teknologi tepat guna;

13.  Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasif;

14.  Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15.  Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.